Implementasi Paket Kebijakan Menkeu
Share on:
Implementasi Paket Kebijakan Menkeu

ISESnews-Jakarta : Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi kedua guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri Rabu (28/08/2013) mengatakan, penerbitan empat PMK ini untuk merespons pertanyaan sebagian kalangan mengenai kepastian pemerintah mengimplementasikan 4 paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pekan lalu.
Pertama, PMK No. 120/2013 yang mengatur relaksasi kebijakan kawasan berikat dengan penambahan alokasi untuk penjualan lokal sebesar 50% dari realisasi ekspor dari semula 75%.
Kedua, PMK No. 121/2013 mengenai penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk-produk tertentu yang sudah tidak tergolong mewah sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat dan mencegah peredaran produk ilegal.
Ketiga, PMK No. 122/2013 tentang pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor atau penyerahan buku nonfiksi.
Keempat, PMK No. 124 tentang pemberian pengurangan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan penundaan pembayaran PPh pasal 29 tahun 2013 bagi wajib pajak industri tertentu.
Selain empat PMK itu, Kementerian Keuangan terlibat dalam perumusan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna meningkatkan porsi biodiesel menjadi 10% dalam solar untuk kendaraan dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) menggantikan solar, ini akan mengurangi impor solar dan ketergantungan terhadap BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi.
Sementara itu, peraturan lainnya saat ini masih dalam tahap konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Yang pertama terkait insentif pajak bagi perusahaan padat karya seperti industri tekstil, garmen, alas kaki mainan, dan furnitur. Kami akan mengeluarkan aturan pajak untuk memberikan keringanan dalam cicilan pajak bulanan mereka. Untuk yang padat karya itu dikurangi 25 persen dari cicilan PPh (pasal) 25 setiap bulannya. Tapi untuk yang padat karya dan orientasi ekspor akan diberikan 50 persen. Dan pelunasannya pun akan diberikan kelonggaran lebih dari bulan April 2014. Kemudian peraturan pemerintah (PP) mengenai pengenaan PPnBM barang mewah, termasuk mobil-mobil mewah,” jelas Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar menambahkan.
“Walaupun tekanan terhadap pasar uang sedang tinggi, pemerintah yakin defisit transaksi berjalan akan turun pada kuartal III/2013,” pungkas Menkeu. (mrs/dari berbagai sumber).